Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013
carasunda.com- Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013
Assalaamu’alaikum, apa kabar bapak dan ibu guru serta para pelajar di seluruh Indonesia. Senang rasanya saya kembali bisa berbagi untuk sahabat cara sunda. Postingan yang akan saya bagikan kali ini adalah Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013
Postingan prediksi soal ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) mata pelajaran PPKn ini saya susun berdasarkan pada muatan materi kurikulum 2013 revisi 2017.
Bagi para pelajar, Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013 ini sebagai bahan untuk belajar/berlatih guna mempersiapkan diri menghadapi rangkaian PAT/UKK tahun ini.
Dan untuk Bapak atau Ibu Guru soal ini dapat dijadikan bahan dalam penyusunan soal ujian PAT atau soal ujian UKK. Oleh karena itu jika soal ujian PPKn ini dirasa sesuai silahkan di download.
Berikut contoh prediksi Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013 :
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Peraturan perundang-undangan yang membahas masalah ketenagakerjaan adalah ….
A. Undang-Undang No. 3 Tahun 2003
B. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
C. Undnag-Undang No. 20 Tahun 2003
D. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004
E. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya adalah pernyataan yang berkaitan dengan….
A. tenaga kerja
B. pekerja
C. pengusaha
D. tenaga kerja asing
E. hubungan kerja
3. Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh adalah….
A. serikat pekerja
B. hubungan industrial
C. perjanjian ketenagakerjaan
D. lembaga kerja sama bipartit
E. lembaga kerja sama tripartite
4. Perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak merupakan pengertian perjanjian kerja menurut…
A. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
B. Pasal 1320 KUH Perdata
C. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004
D. Pasal 27 ayat (2) UUD NRl Tahun 1949
E. Pasal 1601a KUHPerdata
5. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja dengan memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pernyataan tentang perjanjian kerja tersebut terdapat dalam . . . .
A. Pasal 1 ayat 13 UU No 13 th 2003
B. Pasal 1 ayat 14 UU No 13 th 2003
C. Pasal 1 ayat 15 UU No 13 th 2003
D. Pasal 1 ayat 16 UU No 13 th 2003
E. Pasal 1 ayat 17 UU No 13 th 2003
F.
6. Perjanjian antara serikat pekerja dan pengusaha sebelum berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 adalah . . . .
A. kesepakatan kerja bersama
B. perjanjian perburuhan
C. perjanjian kerja bersama
D. perjanjian ketenagakerjaan
E. kesepakatan ketenagakerjaan
7. Suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok pekerja/buruh yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh baik dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan dan melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya adalah . . . .
A. badan pekerja
B. serikat buruh
C. organisasi pekerja
D. himpunan pekerja
E. unit pelaksana pekerja
8. Hal yang bukan merupakan alasan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja adalah . . . .
A. menjalankan ibadah sesuai agamanya
B. pekerja sakit sesuai keterangan dokter
C. pekerja/buruh menikah
D. pekerja/buruh mengajukan cuti
E. pekerja menjalankan kewajiban terhadap negara
9. Perhatikan pernyataan berikut.
1) kesepakatan kedua belah pihak;
2) kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak;
3) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
4) adanya pekerjaan yang diperjanjrkan, dan
5) penentuan besarnya upah dan cara pembayarannya.
Pernyataan yang merupakan dasar pembuatan perjanjian kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 52 ditunjukkan nomor ….
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 4)
C. 2), 3), dan 4)
D. 2), 4), dan 5)
E. 3), 3), dan 5)
10. Dalam peraturan perusahaan dijelaskan mengenai peraturan lembur. Jika seorang karyawan yang tidak berhak mendapat penggantian uang lembur, tetapi bekerja pada hari-hari libur resmi atau istirahat, ia berhak mendapatkan….
A. uang lembur
B. penggantian hari libur
C. bonus atau komisi
D. makan pada saat istirahat
E. penambahan cuti
11. Sobirin bekerja di sebuah pabrik alat-alat berat. Akibat kecerobohannya, ia bekerja tidak berdasarkan prosedur keselamatan kerja, kemudian terjadilah kecelakaan yang berakibat ia mengalami luka parah. Sikap yang harus dilakukan pengusaha adalah….
A. wajib membuktikan karena telah memenuhi prosedur
B. wajib memberi ganti rugi (tunjangan) kepada istri atau suami pekerja
C. mempersiapkan sarana keselamatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku
D. mewajibkan pekerja mengganti kerusakan alat-alat kerja
E. tidak wajib memberikan ganti kerugian karena kesalahan pekerja sendiri
12. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Ini merupakan bunyi dari UU No. 13 Tahun 2003 Pasal….
A. 5
B. 6
C. 11
D. 12
E. 31
13. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 memberikan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan dengan maksimal kerja selama….
A. 2 jam
B. 3 jam
C. 4 jam
D. 5 jam
E. 6 jam
14. UU No 13 Tahun 2003 tentang Upah serta Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 89 menyebutkan upah minimum yang berlaku ditetapkan oleh….
A. Presiden
B. Menteri Ketenagakerjaan
C. DPR
D. Gubernur
E. Bupati/Walikota
15. Hal yang bukan merupakan ketentuan pengusaha wajib membayar upah berdasarkan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 adalah pekerja/buruh….
A. sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
B. tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah atau menikahkan
C. sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
D. sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
E. ikut kegiatan atau kumpulan massa menuntut kenaikan upah
16. Ridwan mengalami kecelakaan ketika sedang bekerja sehingga menyebabkan ia cacat tetap untuk selama-lamanya sebelum berusia 55 tahun sehingga tidak mungkin lagi untuk bekerja. Oleh karena itu, perusahaan atau pengusaha wajib melakukan….
A. pemberian jaminan hari tua yang menjadi haknya
B. tidak diberikan jaminan hari tua
C. pemberian biaya perawatan sampai sembuh
D. pemberhentian tanpa diberikan pesangon
E. pemberian bonus dan komisi
17. Hal yang bukan merupakan terjadinya eksploitasi tenaga kerja oleh pengusaha adalah….
A. mendapat tenaga kerja dengan biaya murah
B. pengusaha memperkerjakan pekerja dengan sistem perbudakan
C. pengusaha memperkerjakan wanita untuk pekerjaan yang berat
D. pengusaha membayar pekerja sesuai dengan standar upah minimum
E. mempekerjakan anak-anak dengan waktu yang tak terbatas
18. Upaya yang harus dilakukan pengusaha untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan pasal 101 UU No. 13 Tahun 2003 adalah….
A. membentuk serikat pekerja
B. mendirikan himpunan pekerja
C. mendirikan koperasi
D. memberikan upah minimum
E. memberikan bonus tahunan
19. Bagi peserta jaminan sosial, keluarga yang ditinggalkan oleh tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena berhak menerima….
A. Jaminan kematian
B. jaminan kecelakaan kerja
C. jaminan hari tua
D. asuransi kecelakaan
E. upah dan bonus tahunan
20. Nurdin seorang pekerja lapangan yang bekerja pada sebuah proyek padat karya. Upah yang diberikan kepadanya umumnya berhubungan dengan cuaca. Sistem pengupahan yang diberikan kepadanya berdasarkan….
A. upah minimum regional
B. upah sebulan tetap
C. upah borongan selama 3 bulan terakhir
D. upah harian selama 30 hari kerja
E. komisi atau upah berdasar target
21. Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antarnegara dengan negara merupakan pengertian hukum internasional menurut….
A. J. L. Brierly
B. Ivan A. Shearer
C. J. G. Starke
D. Wirjono Prodjodikoro
E. Mochtar Kusumaatmadja
22. Prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam hukum internasional menurut Ivan A. Shearer adalah….
A. negara dengan subjek hukum lain bukan negara
B. hubungan antarnegara dengan negara
C. subjek bukan negara satu sama lain
D. individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional
E. anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara
23. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan penuh dalam menerapkan peraturan hukum bagi warga negaranya di manapun warga negara Indonesia berada. Hal tersebut berkaitan dengan asas hukum internasional yang ditetapkan, yaitu asas….
A. hukum
B. teritorial
C. kebangsaan
D. keterbukaan
E. kepentingan umum
24. Setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam ikatan hukum internasional. Oleh karena itu, setiap negara harus saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan asas….
A. teritorial
B. kebangsaan
C. pacta sunt servanda
D. equal rights
E. keterbukaan
25. Informasi yang jujur dan dilandasi keadilan merupakan hal penting dalam hubungan internasional sehingga setiap negara dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional. Hal tersebut sesuai dengan asas….
A. kebangsaan
B. keterbukaan
C. kepentingan umum
D. equal rights
E. pacta sunt servanda
26. Mendengarkan pendapat para ahli hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, yaitu….
A. doktrin
B. yurisprudensi
C. prinsip hukum umum
D. perjanjian internasional
E. kebiasaan internasional
27. Proses kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tidaklah mudah karena Belanda masih ingin menduduki Indonesia dengan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap konflik Indonesia-Belanda pada tanggal….
A. 27 Desember 1947
B. 28 Januari 1949
C. 19 Desember 1949
D. 27 Desember 1949
E. 17 Agustus 1950
28. Konvensi Internasional sebagai induk perjanjian internasional yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan internasional dan diputuskan oleh Mahkamah Internasional atau pendapat-pendapat ahli hukum internasional adalah konvensi….
A. Jenewa 1949
B. Wina 1969
C. Berner 1986
D. Opium Internasional
E. Internasional SOLAS
29. Palang Merah Internasional yang merupakan organisasi internasional yang berkedudukan di Jeneva, Swiss ditetapkan sebagai subjek hukum internasional karena merupakan organisasi internasional berdasarkan ketetapan….
A. Konvensi Jenewa 1949
B. Konvensi Wina 1969
C. Perjanjian internasional Tahun 1919
D. Perjanjian Italia Tahun 1929
E. Perjanjian Perdamaian Versailles
F.
30. Berikut yang bukan merupakan perbuatan individu yang dapat dituntut ke Mahkamah Internasional adalah kejahatan….
A. perdamaian (mengobarkan perang)
B. pelanggaran HAM berat
C. melanggar hukum perang
D. kesepakatan jahat bertaraf internasional
E. sabotase terhadap kebijakan suatu negara
Adapun prediksi soal ujian PAT PPKn Kelas XI secara lengkapnya silahkan download pada link di bawah ini!
Demikian Prediksi Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013 yang dapat saya informasikan. Semoga bermanfaat dan membantu bapak/ibu Guru dan para pelajar yang membutuhkan.
Good Luck!
Catatan : soal ini hanya memuat 3 bab materi pada semester genap/2
Min gk ada jawaban ny kh?
ReplyDeleteMin liat juga jawaban ny dong?🙏
ReplyDelete